Utamakan Manusia, Bukan Karbon.

Bagi banyak keluarga di Batam, kata “keberlanjutan” mungkin terdengar jauh dari kehidupan sehari-hari. Yang mereka pikirkan adalah harga beras, biaya listrik dan gas, ongkos pergi bekerja, serta uang sekolah anak.

Apakah penghasilan bulan ini cukup? Apakah pekerjaan besok masih ada? Apakah anak-anak mereka bisa memiliki masa depan yang lebih baik?

Itulah persoalan yang nyata. Dan persoalan seperti ini tidak boleh dianggap lebih kecil daripada target lingkungan yang dibuat oleh perusahaan besar atau lembaga internasional.

Dunia sekarang semakin pandai mengukur emisi karbon. Perusahaan membuat laporan lingkungan, investor mempelajari berbagai peringkat, dan pemerintah menetapkan target pengurangan emisi.

Tetapi akibat keputusan-keputusan itu terhadap manusia—seperti biaya hidup yang naik, pekerjaan yang hilang, atau kesempatan usaha yang berkurang—sering kali tidak diukur dan diperhatikan dengan keseriusan yang sama.

Kita perlu bertanya: kalau sebuah kebijakan dianggap baik bagi lingkungan, apakah kebijakan itu juga baik bagi keluarga yang harus menanggung biayanya?

Bagi saya, kemajuan tidak boleh hanya terlihat bagus di dalam laporan. Kemajuan harus terasa dalam kehidupan rakyat.

Apa Itu ESG, dan Mengapa Kita Perlu Peduli?

Di dunia bisnis dan investasi ada istilah ESG. Huruf E berarti Environmental atau lingkungan. Huruf S berarti Social atau sosial, yaitu kehidupan manusia. Huruf G berarti Governance atau tata kelola perusahaan.

Secara sederhana, ESG digunakan untuk melihat berbagai persoalan yang berkaitan dengan cara perusahaan menjalankan usahanya.

Bagian lingkungan bisa mencakup polusi, penggunaan energi, dan emisi karbon. Bagian sosial mencakup pekerja, upah, keselamatan, hak-hak masyarakat, dan dampak usaha terhadap kehidupan warga. Bagian tata kelola berkaitan dengan cara perusahaan dipimpin dan diawasi.

Ketiganya penting. Masalah muncul ketika angka-angka lingkungan menjadi pusat perhatian, sedangkan nasib pekerja dan keluarga yang terkena dampak kurang diperhitungkan.

Bayangkan sebuah pabrik mengurangi emisi, tetapi ratusan pekerjanya kehilangan penghasilan tanpa bantuan untuk mencari pekerjaan baru. Target lingkungannya mungkin tercapai. Namun, apakah hasilnya bisa disebut adil?

Perusahaan yang semakin ramah lingkungan tetap harus bertanggung jawab kepada manusia di sekitarnya.

Ketika Perusahaan Dinilai, Siapa yang Menilai Nasib Rakyat?

Ada lembaga internasional yang memberikan penilaian ESG kepada perusahaan. Salah satu yang dikenal adalah MSCI. Penilaian semacam ini dipakai oleh sebagian pengelola investasi untuk memahami risiko perusahaan.

Menilai risiko perusahaan tentu penting. Tetapi kita harus memahami perbedaannya: risiko yang dihadapi perusahaan belum tentu sama dengan beban yang ditanggung masyarakat.

Misalnya, sebuah perusahaan dapat dianggap mampu menghadapi perubahan harga energi. Namun, pelanggan dan pekerjanya mungkin tetap kesulitan membayar listrik, membeli makanan, atau mempertahankan pekerjaan.

Peringkat yang membantu investor menilai perusahaan tidak otomatis menjawab apakah kehidupan warga menjadi lebih baik.

Ini bukan berarti semua lembaga pemeringkat mengabaikan persoalan sosial. Sebagian memang menilai hal-hal tersebut. Namun, penilaian tentang ketahanan keuangan perusahaan tidak boleh disalahartikan sebagai penilaian lengkap tentang kesejahteraan masyarakat.

Pertanyaan yang harus terus diajukan sederhana: siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang harus membayar harganya?

Di Balik Angka, Ada Jutaan Keluarga

Menurut laporan UNDP tahun 2026, sekitar 1,2 miliar orang hidup dalam kemiskinan multidimensi di 108 negara yang diteliti. Artinya, mereka menghadapi kekurangan dalam berbagai kebutuhan dasar, bukan hanya soal pendapatan.

Laporan Sosial Dunia PBB tahun 2026 juga menyebut bahwa 58 persen pekerja di seluruh dunia bekerja secara informal pada 2025. Banyak di antara mereka tidak mempunyai jaminan pendapatan atau perlindungan sosial yang kuat.

Bagi keluarga yang penghasilannya terbatas, kenaikan harga gas atau bahan bakar bisa langsung mengurangi uang belanja. Ongkos transportasi yang naik bisa membuat perjalanan ke tempat kerja semakin berat.

Orang yang hidup dengan keadaan seperti ini tidak bisa selalu menunggu manfaat suatu kebijakan yang baru akan datang beberapa tahun lagi.

Mereka membutuhkan lingkungan yang sehat. Tetapi mereka juga membutuhkan makanan yang terjangkau, pekerjaan, pendidikan, dan penghasilan yang cukup.

Kedua kebutuhan itu harus berjalan bersama.

Melindungi Lingkungan Tidak Boleh Membuat Keluarga Makin Berat

Saya mendukung perlindungan lingkungan. Udara bersih, air bersih, dan lingkungan yang aman sangat penting bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang paling rentan terhadap banjir, pencemaran, dan cuaca ekstrem.

Namun, cara mencapai tujuan itu harus adil.

Sebagai contoh, penelitian Pusat Riset Bersama Komisi Eropa menunjukkan bahwa dalam sebuah simulasi, pajak karbon yang sama untuk semua dapat membebani keluarga berpenghasilan rendah lebih berat. Sebab, sebagian besar uang mereka sudah dipakai untuk kebutuhan pokok.

Penelitian itu juga menunjukkan bahwa bantuan atau kompensasi yang dirancang dengan baik dapat mengurangi beban tersebut. Jadi, masalahnya bukan semata-mata tujuan mengurangi emisi, melainkan siapa yang harus menanggung biayanya dan apakah mereka dilindungi.

Hal yang sama berlaku untuk pekerjaan. Kajian OECD pada 2024 menemukan bahwa pekerja yang kehilangan pekerjaan dari industri beremisi tinggi dapat mengalami kehilangan penghasilan lebih besar dan lebih lama dibandingkan pekerja dari industri beremisi lebih rendah.

Pekerjaan baru di bidang energi bersih tentu baik. Tetapi pekerjaan itu mungkin berada di kota lain, membutuhkan keterampilan lain, atau belum tersedia hari ini.

Sebuah keluarga tidak bisa membayar kebutuhan hari ini dengan janji pekerjaan yang mungkin ada beberapa tahun lagi.

Karena itu, perubahan menuju ekonomi yang lebih bersih harus disertai bantuan bagi pekerja, pelatihan, perlindungan penghasilan, dan peluang usaha baru.

Indonesia Berhak Menentukan Pembangunan yang Adil

Indonesia mempunyai tanggung jawab besar: melindungi alam sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kita membutuhkan pekerjaan yang layak, biaya hidup yang terjangkau, pendidikan, pelayanan dasar, dan kesempatan bagi usaha kecil untuk berkembang.

Standar internasional dapat membantu. Kritik yang masuk akal terhadap pemerintah dan perusahaan juga diperlukan. Namun, standar dari luar negeri tidak boleh diterapkan tanpa memahami kehidupan masyarakat setempat.

Kondisi keluarga di Batam atau di desa-desa Indonesia tidak selalu sama dengan keluarga di kota-kota kaya di dunia. Kemampuan mereka menanggung biaya perubahan juga berbeda.

Karena itu, suara masyarakat yang terdampak harus didengar sebelum keputusan dibuat. Kebijakan tidak cukup dinilai dari laporan internasional. Kebijakan harus dilihat dari dampaknya bagi kehidupan nyata.

Bila suatu keputusan membuat kebutuhan pokok lebih mahal atau menghilangkan pekerjaan, harus ada rencana yang jelas untuk melindungi warga yang terdampak.

Rakyat Indonesia bukan sekadar angka dalam tabel. Mereka adalah alasan utama mengapa pembangunan dilakukan.

Menghitung Biaya bagi Manusia, Bukan Hanya Emisi

Paul Gardner Brook membahas persoalan ini dalam tulisannya The Neglected “S” in ESG dan mengusulkan pendekatan bernama Social Cost Scope.

Gagasannya mudah dipahami. Kalau dunia bisnis mampu mencatat berapa banyak karbon yang dihasilkan, mengapa dunia bisnis tidak berusaha menghitung dengan lebih baik biaya yang ditanggung manusia?

Biaya itu bisa terjadi langsung di tempat kerja, melalui pemasok atau pekerja kontrak, dan melalui dampak produk atau jasa terhadap masyarakat.

Yang harus ditanyakan bukan hanya berapa besar biayanya. Kita juga harus bertanya: siapa yang menanggungnya, dan kapan beban itu muncul?

Kenaikan biaya yang kecil bagi keluarga mampu bisa menjadi masalah besar bagi keluarga berpenghasilan rendah.

Social Cost Scope masih berupa usulan pendekatan pengukuran. Ini belum menjadi standar internasional yang berlaku. Namun, idenya penting: dampak kepada manusia harus dihitung dengan serius, bukan hanya disebut dalam pidato atau laporan.

Investor, perusahaan, dan pemerintah perlu melihat apakah keputusan mereka melindungi kehidupan rakyat. Jika ada pihak yang dirugikan, bagaimana kerugiannya akan dicegah atau dikurangi?

Manusia Harus Tetap Menjadi Tujuan

Kita tidak perlu memilih antara menjaga bumi dan menjaga manusia. Kita harus melakukan keduanya.

Tetapi kita tidak boleh menganggap sebuah kebijakan otomatis adil hanya karena diberi label “hijau” atau “berkelanjutan”.

Perusahaan perlu menunjukkan bahwa pekerjanya mendapat perlakuan yang layak. Investor perlu memahami dampak keputusan mereka terhadap keluarga dan masyarakat. Pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan ekonomi tidak meninggalkan rakyat yang paling rentan.

Dan lembaga internasional perlu menjelaskan dengan jujur apa yang sebenarnya diukur oleh peringkat mereka—serta apa yang belum diukur.

Bagi saya, ukuran kemajuan bukan hanya berkurangnya emisi. Ukuran kemajuan juga harus mencakup pekerjaan yang lebih aman, keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar, dan anak-anak yang memiliki kesempatan lebih baik.

Kita tetap harus menghitung karbon. Tetapi jangan sampai begitu sibuk menghitungnya sehingga lupa menghitung biaya yang ditanggung manusia.

Karbon adalah ukuran. Manusia adalah tujuan.

Utamakan manusia. Selalu.

Dari mana angka-angka dalam tulisan ini berasal.

• UNDP — 2026 Global Multidimensional Poverty Index
• UN DESA — World Social Report 2026
• MSCI — ESG Ratings methodology
• OECD — Employment Outlook 2024
• European Commission JRC — Distributional implications of carbon pricing
• Paul Gardner Brook — The Neglected ‘S’ in ESG
• Paul Gardner Brook — The Social Cost Scope